Prabowo klaim kemenangan 54%: Minta KPU hentikan penghitungan suara dan "menolak hasil penghitungan yang curang"

Hak atas fotoAntara/Rivan Awal LinggaImage caption Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto mengklaim kemenangan 54% dan meminta KPU menghentikan penghitungan suara dan “menolak hasil penghitungan yang curang”.

Prabowo juga menegaskan dirinya dan Sandiaga Uno yang merupakan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, telah “memenangkan mandat dari rakyat”.

“Setelah memperhatikan dengan seksama dan meyakinkan, bahwa kita telah memenangkan mandat ini. Kita telah memenangkan mandat dari rakyat,” seru Prabowo dalam acara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang digelar untuk mengungkap apa yang mereka klaim sebagai fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019.

Akan tetapi, Prabowo melanjutkan, dirinya menolak penghitungan Komisi Pemilihan Umum sekaligus meminta KPU menghentikan penghitungan suara yang diklaim curang secara masif dan sistematis.

• Real count Pemilu 2019: Penghitungan mencapai sekitar 80%

• Lima hal yang perlu diketahui soal tuduhan kecurangan pemilu 2019

• Mengawal pemilu: Dari TPS sampai nasional dikawal saksi dan 'dugaan kecurangan'

• Gelar demo, kubu Prabowo tuntut Bawaslu 'diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin' atas tudingan kecurangan

“Yang jelas sikap saya adalah menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakdilan dan ketidakbenaran dan ketidakjujuran,” cetusnya sebagaimana dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Ayomi Amindoni, Selasa (14/5) sore WIB.

Sejauh ini, penghitungan real count KPU telah mencapai lebih dari 81% sampai Selasa (14/05) dan capres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 56,25% sementara Prabowo-Sandiaga 43,75%.

Hak atas fotoBBC News IndonesiaImage caption BPN Prabowo-Sandiaga memaparkan data mereka yang menyebut Prabowo-Sandiaga mengungguli perolehan suara Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

KPU akan mengumumkan pemenang pemilihan presiden pada 22 Mei mendatang dengan menggunakan hasil perhitungan manual berjenjang.

Saat mendeklarasikan kemenangannya pada 18 April lalu, Prabowo mengklaim telah meraih 62% suara. Tidak dijelaskan mengapa ada penurunan dari klaim sebelumnya.

Koordinator pengumpulan data kemenangan Prabowo-Sandiaga, Profesor Laode Kamaluddin memaparkan perolehan suara berbasis C1 dari sistem informasi direktorat BPN per 12:28 WIB, dengan capres nomor urut 02 memperoleh 54,24 % suara, sementara Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh suara 44,14% suara.

“Data ini diperoleh dari total 444.976 TPS, atau 54,91%, sudah melebihi setengah dari 810.329 TPS,” ujar Laode.

Metode perolehan suara berbasis C1 yang dilakukan timnya, kata Laode, dengan mengumpulkan data C1 dari para relawan Prabowo-Sandi di seluruh Indonesia.

Meski demikian, Profesor Laode tidak menjabarkan secara rinci metode apa yang dia gunakan dan seberapa sahih pengumpulan data tersebut.

Hak atas fotoBBC News Indonesia

“Melemahkan oposisi dan kriminalisasi ulama”

Dalam kesempatan yang sama, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyebut sejumlah “catatan memprihatinkan” sepanjang Pemilu 2019, Selasa (14/5).

Salah satunya, kata Sandi, adalah banyak keluarga kehilangan orang tua dan sanak saudara, mengingat lebih dari 600 penyelenggara pemilu meninggal dunia.

Dia juga mengungkapkan pemilu kali ini adalah pemilu yang paling banyak memakan korban. Dia berharap pemilu kali ini menjadi bekal bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Fakta-fakta yang diklaim, antara lain, kecurangan pemilu berdasarkan kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Akan tetapi, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, mempertanyakan tuduhan kecurangan pemilu yang dibeberkan BPN, salah satunya tentang masalah DPT.

“Urusan DPT kan dulu dong, waktu ngambil keputusan dulu. DPT kan disepakati bersama-sama, kan KPU juga mengajak mereka untuk mengambil (keputusan) sama-sama (soal) DPT itu,” imbuh Arya kepada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon, Selasa (14/5).

“Gimana mereka (dulu)？ Kan menerima itu DPT.”

Arya juga meminta BPN agar melaporkan temuan kecurangan tersebut kepada Bawaslu selaku lembaga yang berwenang untuk menerima aduan dan memutus aduan pelanggaran pelaksanaan pemilu.

“Dicek sama Bawaslu aja. Mereka laporkan sama Bawaslu, nggak？” tanya Arya.

Hak atas fotoAntara/Indrianto Eko SuwarsoImage caption Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4).

Menurut Sandiaga, DPT bermasalah tidak ada solusi tuntas, sementara 6,5 juta orang tidak menerima undangan sebagai pemilih serta saksi paslon nomor urut 02 didiskriminasi.

“Kita saksikan dilumpuhkannya instrumen kontrol dalam demokrasi kita. Kita saksikan upaya sistematis melemahkan oposisi, penangkapan aktivis, kriminalisasi ulama, dan pembentukan tim asistensi untuk mengawasi tokoh yang berseberangan dengan pemerintah,” ujar Sandi.

Sangat ironis, lanjut Sandi, jika koreksi atas SITUNG KPU tidak ditanggapi aksi nyata tapi malah tetap dipergunakan dengan alasan sistem ini tidak akan digunakan untuk penghitungan yang aktual.

• Orasi 'people power' pendukung Prabowo disebut makar, polisi represif？

• Mengintip para petugas situng KPU bekerja: 'Lebih dari 18 jam sehari dan tak pulang'

• Lebih 550 petugas pemilu meninggal: Penyakit bawaan, kelelahan, 'politisasi'

Dalam acara tersebut video-video yang mereka klaim sebagai bukti kecurangan yang masif dan terstruktur, ditayangkan.

Agus Maksum dari tim IT BPN mengklaim kecurangan pemilu bermula dari kekacauan DPT. “Tidak pernah ada DPT final sampai berlangsung pilpres,” ujar Agus.

Dia menyebut terdapat 17,5 juta data tidak masuk akal, 6,1 juta pemilih ganda di lima provinsi, 18,8 juta DPT invalid di lima provinsi, dan terdapat 117.333 KK manipulatif.

Selain itu, tim relawan IT Prabowo-Sandi melaporkan sedikitnya 15,4% TPS, atau sekitar 73.000 dari 477.000 TPS pada real count laman KPU terjadi kesalahan input.

Dia mengklaim pada masa pencoblosan, surat suara habis, puluhan ribu surat suara tercoblos di Malaysia, C1 asli tidak didistribusikan, petugas KPPS di 4.859 TPS mengarahkan pemilih mencoblos paslon nomor urut 01, serta petugas KPPS ikut mencoblos surat suara.

Hak atas fotoAntara/JOJONImage caption Pekerja menurunkan logistik surat suara pemilu 2019 hasil rekapitulasi tingkat kecamatan di gudang KPU Daerah Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (25/4). Sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah selesai melakukan rekapitulasi surat suara Pemilu dan selanjutnya akan dilakukan penghitungan atau rekapitulasi di tingkat KPU Daerah Kendari pada tanggal 5 Mei 2019.

Imam Khairul Annas yang menghimpun data SITUNG KPU dari kubu BPN Prabowo-Sandiaga mengklaim ada keganjilan dalan sistem perhitungan KPU. Dia mengatakan publikasi SITUNG tidak realtime, tidak ada validasi, atau karantina terhadap kesalahan entry.

“Publikasi SITUNG diakui KPU tidak berdasarkan data terverifikasi, sementara master data tidak konsisten dan terintegrasi,” kata Khairul.

Indikasi keganjilan, lanjutnya, antara lain pemindahan C1 plano ke C1 banyak yang berubah. Dia menuding publikasi di laman KPU diabaikan jika paslon nomor urut 02 yang menang.

“Keaslian scan C1 SITUNG perlu diinvestigasi,” tegas Khairul.