Unjuk rasa Hong Kong: China sebut demonstran 'menginjak-injak hukum'

Hak atas fotoReutersImage caption

Pengunjuk rasa memandang Lam tunduk pada perintah Beijing.

China menuduh para pengunjuk rasa yang merusak gedung parlemen Hong Kong pada hari Senin (01/07) telah melakukan “aksi pelanggaran hukum berat” yang “menginjak-injak peraturan hukum”.

Sekelompok pegiat menduduki gedung Dewan Legislatif selama beberapa jam setelah memisahkan diri dari kelompok pengunjuk rasa damai.

Ratusan polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan para demonstran.

Pemerintah China mendesak penguasa Hong Kong untuk menyelidiki “tanggung jawab kriminal terhadap para pelanggar hukum yang melakukan kekerasan”.

• Hong Kong: Bagaimana app bisa menggerakkan unjuk rasa besar 'tanpa pemimpin'

• Unjuk rasa di Hong Kong: Polisi usir demonstran yang menerobos masuk ke gedung parlemen

• Unjuk rasa Hong Kong: Ribuan orang turun ke jalan untuk mendukung polisi dan Beijing

Hong Kong, yang merupakan bekas wilayah jajahan Inggris, adalah bagian dari China tetapi wilayah itu dijalankan berdasarkan pengaturan “satu negara, dua sistem” yang menjamin kemandiriannya sampai tingkat tertentu. Warganya mendapatkan berbagai hak yang tidak dinikmati penduduk China daratan.

Kerusuhan hari Senin terjadi setelah dilakukannya protes massal selama berminggu-minggu terkait dengan RUU ekstradisi yang kontroversial. Para pengkritiknya memandang RUU ini dapat digunakan untuk mengirim para pembangkang politik Hong Kong ke China daratan.

Hak atas fotoReutersImage caption

Pengunjuk rasa memecah jendela gedung Dewan Legislatif Hong Kong.

Pemerintah China menyatakan pengrusakan parleman merupakan tantangan langsung terhadap keberlangsungan formula “satu negara, dua sistem”.

Sampai sejauh ini, Beijing hanya bereaksi dari jauh, tetapi kekerasan pada hari Senin dapat menjadi katalisator bagi Beijing untuk mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap Hong Kong, kata editor Asia-Pacific BBC World Service, Celia Hatton.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam sebelumnya menyampaikan pernyataan yang serupa. Dia mengutuk “penggunaan kekerasan ekstrem” oleh para pengujuk rasa yang memaksa masuk ke Dewan Legislatif.

• Unjuk rasa Hong Kong: Tolak RUU Ekstradisi, tokoh aktivis pelajar Joshua Wong serukan pemimpin Hong Kong mengundurkan diri

• Hong Kong: RUU Ekstradisi ditangguhkan, pemimpin 'menyesal memicu kontroversi'

• Unjuk rasa Hong Kong: Skala demonstrasi menentang RUU Ekstradisi dalam rangkaian foto

“Tidak ada hal yang lebih penting di Hong Kong kecuali peraturan hukum,” katanya dalam konferensi pers menjelang dini hari Selasa (02/07).

Pemerintah menunda pembahasan RUU Ekstradisi bulan lalu dan sekarang kecil kemungkinan akan lolos, tetapi para demonstran menginginkan hal ini sama sekali dihapus dan mendesak Lam untuk mengundurkan diri.

Hak atas fotoReutersImage caption

Bentrok polisi dan pengunjuk rasa di Hong Kong diperkirakan terus berlangsung.

Apa yang terjadisebelumnya？

Peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke kekuasaan China pada tahun 1997 selalu ditandai dengan pawai prodemokrasi tahunan, tetapi peristiwa tahun ini telah diperkirakan lebih besar dari biasanya.

Terjadi sejumlah bentrokan pada pagi hari ketika pengunjuk rasa menutup jalan di sekitar tempat Lam menghadiri upacara pengibaran bendera.

• Ribuan orang berunjuk rasa di Hong Kong meski RUU kontroversial sudah ditangguhkan

• Unjuk rasa Hong Kong: Apakah demonstrasi akan menghasilkan perubahan？

• 'Gadis di depan tameng polisi', perempuan muda yang menjadi simbol perlawanan RUU Ekstradisi Hong Kong

Pada tengah hari, ratusan demonstran memisahkan diri dari kelompok utama dan bergerak ke arah gedung parlemen.

Carrie Lam mengatakan peristiwa ini “sangat menyedihkan ... dan mengejutkan banyak orang”.

Padahal pawai perdamaian tahunan tanggal 1 Juli, justru memperlihatkan “nilai inti yang kita lekatkan pada perdamaian dan keteraturan” di Hong Kong, tambahnya.

Hak atas fotoGetty ImagesImage caption

Para demonstran mengibarkan bendera China dalam aksi unjuk rasa di Taman Tamar, Hong Kong.

Protes yang dimulai pada bulan Juni, memusatkan perhatian pada hukum ekstradisi. Tetapi para demonstran kemudian memperluas tuntutan dengan mendesak pembebasan semua pegiat yang ditahan dan dilakukannya penyelidikan terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan polisi.

Mereka juga memperlihatkan kekhawatiran terkait dengan pengaruh Beijing yang dipandang telah mengikis hukum dan hak khusus wilayah Hong Kong.

Sejumlah negara telah bereaksi terhadap kerusuhan di Hong Kong.

Di antaranya adalah Presiden AS Donald Trump yang menyatakan dukungannya terhadap para pengunjuk rasa dengan menyatakan mereka “sedang mencari demokrasi” dan “malangnya, sejumlah pemerintahan tidak menginginkan demokrasi”.